Log in

Pejabat Diskominfo Tak Ditahan Kejari


Siantar-andalas Penyidik Kejari Siantar telah menetapkan dua pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Siantar, PS dan ATS sebagai tersangka. Namun, keduanya tidak ditahan karena alasan menolak pengacara yang disediakan pihak Kejari.

Kasipidsus Kejari Siantar, Dostom Hutabarat, yang diwawancarai sebelumnya, mengaku memberi waktu kepada kedua tersangka untuk mendatangkan pengacara sendiri. Karena, kata dia, kedua tersangka menolak pengacara yang disediakan pihak Kejaksaan, sehingga pemeriksaan kepada tersangka belum dapat dilakukan.

Reinhard Sinaga, SH, pengacara yang berkecimpung di kota Siantar saat diminta pendapatnya menerangkan, kedua pejabat yang ditetapkan tersangka itu seharusnya ditahan, bukan dilepas.

"Tak ada alasan belum didampingi penasehat hukum. Logikanya, kalau nggak ditahan, apakah tersangka tidak berupaya melarikan diri," kecam Sinaga, Jumat (19/7).

Ia menjelaskan, syarat penetapan tersangka diatur dalam pasal  21 UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka, atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

"Itu sebabnya harus ditahan. Ada hal adanya keadaan yang menimbulkan kehwatiran, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana," paparnya.

Ditambahkannya, pada pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan, maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

"Artinya, sudah jelas ada ukuran yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan. Itu aturan undang-undang. Bila dikaitkan perkara ini, alasan penyidik tidak melakukan penahanan karena menunggu penasehat hukum tersangka, tidak berdasar pada aturan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku," sebutnya.

Masih kata Reinhard, lain lagi apabila dikaitkan kembali dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Dijelaskannya, dalam UU tersebut, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun.

"Apabila tersangka tidak ditahan, apa dasar penyidik. Jika tersangka melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, apa yang dilakukan penyidik atau penyidik yang menjamin," ujarnya.

Ia meminta Kejari Pematang Siantar berlaku adil, bukan membuat diskriminasi di mata hukum.

"Semua manusia sama di mata hukum, jangan ada diskriminasi hukum pada seorang tersangka apapun statusnya, mau pejabat sekilapun. Sebagai penegak hukum, jangan merusak tatanan hukum yang berlaku," pungkasnya. (DA)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px